SAMPANG – Laporan pertanggungjawaban pengunaan anggaran dana Bantuan Penyelenggara Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) tahun 2012 bermasalah. Dari dana yang digelontorkan sebesar Rp 37,4 miliar, baru dilaporkan ke bupati sebesar Rp 35,4 miliar.
Dana madrasah diniyah yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur mencapai Rp 13 miliar, sedangkan yang berasal dari APBD Sampang sebesar Rp 2,4 miliar. Penerima BOS madin yang tercatat sebanyak 1.427 lembaga.
Namun Dinas Pendidikan Sampang sebagai penanggung jawab program bantuan tersebut, ternyata tidak optimal dalam mengelola bantuan itu. Sehingga masih terdapat 204 lembaga dengan nilai dana sebesar Rp 2 miliar belum menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada Bupati Sampang.
Sie Pekapontren Kemenag Sampang Mawardi membenarkan jika ada 204 lembaga yang belum menyelesaikan laporan terkait bantuan BPPDGS 2012. Namun, saat ini hanya ada beberapa saja dan insya Allah hari ini akan selesai laporannya. Bahkan, hari ini ada salah satu lembaga yang sedang menyelesaikan laporannya.
Lambannya laporan tersebut ditengarai karena kualitas SDM lembaga penerima untuk menyelasaikan laporan administrasi. Herannya, dana sudah cair 100 persen tetapi laporan masih belum selesai. Memang program BPPDGS ini melibatkan 3 instansi di Kabupaten Sampang, adapun terkait pencairan dan laporan hal itu menjadi ranahnya Dinas Pendidikan Sampang, kami di Kemenang hanya pendataan lembaga saja, sedangkan perencanaan ada diranah Bapedda.
“Sekali lagi saya tegaskan, pihak Kemenag Sampang hanya dalam konteks penyerahan data lembaga saja. Sedangkan pencairannya langsung pada rekening lembaga masing-masing dengan jumlah pagu bervariasi tergantung jumlah murid dan guru yang berada di lembaga diniyah tersebut,” tututrnya, Selasa (16/7).
Berdasarkan data yang ada tahun 2012 lalu, di Kabupaten Sampang ada 1.427 lembaga sebagai penerima, pada tahun 2013 ini terjadi peningkatan data penerima bertambah 10 lembaga sehingga total penerima menjadi 1.437 lembaga tersebar di 14 Kecamatan se-Kabupaten Sampang.
Kasi Pembiayaan Bidang Kebijakan dan Pembiayaan Disdik Sampang, Yayuk Sri Wahyuni, ketika dikonfirmasi melalui telepon berdalih, bahwa pihaknya hanya sebatas menyalurkan dana BOS Madin. Menyangkut data lembaga sekolah penerima berasal dari data Kemenag Sampang.
Dia mengakui, memang masih ada lembaga pendidikan yang masih belum menyetorkan laporan SPJ, namun ia tetap berupaya menagih laporan yang belum rampung tersebut.
’’Setelah kita gencar meminta laporan SPJ kepada sejumlah lembaga madrasah diniyah, kini hanya tingga beberapa lembaga saja yang belum menyetorkan, tetapi hari ini dipastikan laporan tersebut sudah rampung semua. Itu pun telah kita bantu dalam melakukan pembuatan laporanya agar semua lekas tuntas,’’ kilahnya. (hol)
