Oleh: MH Said abdullah
Anggota DPR RI, asal Madura
Di tengah suasana politik yang relatif kurang kondusif sebagai imbas kurang baiknya hubungan Polri dengan KPK, termasuk juga beberapa persoalan di internal partai politik, pemerintahan Presiden Jokowi tetap fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan tetap berupaya mewujudkan iklim politik kondusif, pemerintah di sisi lain sangat intensif melaksanakan perbaikan ekonomi nasional.
Konsepsi ini didasarkan pemikiran bahwa iklim politik kondusif akan lebih mudah terwujud secara nasional bila peningkatan kesejahteraan rakyat tercapai. Selalu kestabilan politik beriringan dengan kondisi ke-sejahteraan masyarakat. Hanya ketika kondisi ekonomi dan kesejahteraan rakyat relatif makmur demokrasi, kondisi politik kondusif dapat terwujud baik. Inilah titik tolak mengapa Presiden Jokowi di tengah kondisi kekinian itu tetap bersemangat berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Pada RAPBN tahun 2016 misalnya pemerintah menetapkan asumsi pertumbuhan ekonomi 6,6 persen. Dengan asumsi itu diprediksikan kondisi riil yang akan dihadapi masyarakat katakanlah konsumsi sekitar 5,5 persen dan inflasi 4 persen. Itu artinya diharapkan konsumsi rata-rata sekitar Rp 650 ribu per orang setiap bulan.
Pencapain angka itu bila mengacu pada data BPS tahun 2014 yang antara lain menyebutkan angka kemiskinan 11,25 persen atau sekitar 28,3 juta penduduk jelas tidak mudah. Karena itu pemerintah me-lakukan berbagai terobosan penting dengan prioritas kebijakan yang langsung menyentuh titik utama persoalan kesejahteraan masyarakat.
Yang paling riil pertama mengarah pada sasaran 20 persen penduduk kelompok atas lewat peningkatan gaji dan penyesuaian bisnis. Ini dikongkritkan melalui kebijakan pemerintah dengan menetapkan UMR, regulasi usaha dan kebijakan fiscal serta moneter.
Untuk kelompok masyarakat yang berjumlah sekitar 40 persen, kelompok menengah, pemerintah mengeluarkan kebijakan relatif sama. Lalu pada 40 persen kelompok bawah wajib melalui program afirmatif pemerintah dengan meningkatkan kemampuan kelompok usaha bersama yang per kelompok dianggarkan Rp. 30 juta. Termasuk berada diprogram ini koperasi, lalu yang mendapatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Jika semua program riil pemerintah dilaksanakan secara efektif di seluruh Indonesia, maka harapan masyarakat terhadap peningkatan kesejahteraan optimis akan terwujud. Berbagai program itu diyakini jika dilaksanan serius akan mampu mengurangi pengangguran dan menurunkan angka kemiskinan secara signifikan sehingga Indeks Pembangunan Manusia IPM) meningkat.
Karena itu penting pada tataran operasional seluruh lapisan masyarakat berkometmen memberikan dukungan agar berbagai program mencapai hasil optimal. Betapapun baiknya sebuah program jika pelaksanaanya setengah hati, tak akan membawa pengaruh apapun.
Masyarakat perlu aktif dan ikut mengawasi seluruh program, termasuk mengkritisi birokrasi pemerintahan agar menjalankan peran dan fungsinya melayani masyarakat khususnya terkait berbagai program pemerintah yang dicanangkan Presiden Jokowi. Ini saatnya membuktikan bahwa Indonesia Hebat itu, bisa terwujud jika ada niat, itikad dan keseriusan kerja.[*]
