BANGKALAN | koranmadura.com – Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) harus netral, supaya pesta demokrasi pemilihan kepala desa (pilkades) serentak gelombang kedua yang akan dilaksanakan pada Oktober 2016 berjalan aman, lancar, dan kondusif. Apabila kenetralan ini diabaikan, makan potensi konflik akan benar-benar menjadi ancaman serius.
Untuk mengendalikan potensi konflik yang membahayakan ini, warga dilarang membawa senjata apa pun. Bagi siapa pun yang melanggarnya, akan diberi sanksi sesui hukum yang berlaku.
Bupati Bangkalan, RKH Makmun Ibnu Fuad menyatakan akan mengimbau secara langsung pelaksanaan pilkades yang akan datang. Dia menegaskan panitia dilarang keras membuat kebijakan secara otodidak untuk memilih satu calon.
“Semua P2KD pada saat pelaksanaan pilkades serentak gelombang kedua nanti harus bersifat netral, agar semuanya berjalan kondusif seperti pelaksanaan pilkades serentak periode pertama,” ujarnya, Kamis (23/6).
Menurutnya, inti dari pilakdes serentak sebagai momentum dalam pergantian pimpinan di tingkat desa. Itu sebabnya boleh dikatakan masyarakat mempunyai peran penting dalam menentukan kebijakan desa. Termasuk di antaranya bagaimana cara memilih pemimpin untuk kepentingan bersama, bukan untuk perorangan atau kelompok sehingga seorang kepala desa itu bisa menjadi figur dan panutan bagi masyarakat desanya.
Dirinya mencontohkan konflik masyarakat yang terjadi di Desa Banyuneng Laok, Kecamatan Geger beberapa hari yang lalu. Dua kubu warga saling ancam dengan menggunakan senjata tajam dan kayu balok. Oleh sebab itu, dirinya menekankan kepada seluruh muspika untuk melakukan pengontrolan secara maksimal. Agar tidak terulang kejadian serupa.
Sementara itu, Kapolres Bangkalan, AKBP Anissullah M Ridha mengatakan pada waktu pelaksanaan pilkades serentak gelombang kedua nanti, masyarakat yang hendak mencoblos dilarang membawa senjata tajam (sajam), senjata api (senpi) dan miras. Jika ditemui warga masih membawa sajam pada saat pelaksanaan pilkades serentak untuk gelombang kedua, aparat gabungan yang terdiri dari TNI/Polri, Sapol PP, dan Dishub Bangkalan tidak pandang bulu akan mengambil tindakan tegas.
Dirinya meminta kepada seluruh P2KD agar dalam menjalankan tugasnya jangan sampai timbul intrik-intrik yang mengundang masalah. Saat ini masalah sudah banyak jangan main-main dengan membuat masalah lagi. Bekerjalah sesuai standar operasi prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
“Seluruh P2KD bekerja sesuai SOP. Jangan sampai timbul masalah baru agar tidak berurusan dengan pihak berwajib,” tandasnya. (YUSRON/RAH)
