PAMEKASAN, koranmadura.com – LSM Indonesia Analisys politic dan Consulting (IDEA/Analisa dan Konsultasi Politik Indonesia) Pamekasan, Jawa Timur, menyatakan molornya pengesahan perubahan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh DPRD setempat dapat berdampak negatif pada program pembangunan di wilayah itu.
Menurut Direktur IDEA, Samhari, pengesahan APBD Perubahan tersebut tertunda selama sebulan sejak selesainya Rapat Paripurna Pembahasan. Jika tidak segera disahkan, beberapa program yang seharusnya dilaksanakan akhir tahun ini, terancam tidak terlaksana.
“Sekarang sudah memasuki akhir tahun. Dan APBD Perubahan belum juga disahkan. Saya khawatir banyak program yang tak terlaksana dan penyerapan anggaran tidak maksimal,” katanya, Rabu, 26 Oktober 2022.
Dia meminta pihak yang bertanggung jawab dengan pengesahan APBD Perubahan tersebut bersikap proaktif demi kelancaran pembangunan di Pamekasan.
Sementara itu, Ketua DPRD Pamekasan, Halili Yasin, mengatakan keterlambatan pengesahan tersebut karena hasil evaluasi dari Gubernur Jawa Timur baru diterima Senin, 24 Oktober 2022 lalu.
Pihaknya berjanji akan segera melakukan Rapat Paripurna untuk mengesahkan APBD Perubahan tersebut.
“Kami akan segera sahkan agar APBD Perubahan itu bisa segera dilaksanakan,” tuturnya. (SUDUR/G.MUJ/DIK)
