TPDI Somasi Jokowi Gegara Gelar Kehormatan Prabowo

JAKARTA,koranmadura.com -Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Pergerakan Advokat Nusantara (Perekat) menyampaikan protes keras sekaligus somasi kepada Presiden Joko Widodo atas keputusannya memberikan gelar istimewa kepada Prabowo Subianto. Koordinator TPDI, Petrus Selestinus menegaskan pemberian hadiah pangkat Jenderal Kehormatan kepada Prabowo bertentangan dengan rasa keadilan publik, asas- asas, tujuan dan syarat-syarat yang diatur dalamUU No. 20 tahun 2009 Tentang Gelar tanda Jasa dan tanda Kehormatan maupun Rekomendasi Dewan Kehormatan Perwira (DKP) dan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) 1998. “Kami bagian dari masyarakat akan mengajukan gugatan kepada Presiden dan Dewan Gelar Tanda Jasa dan tanda kehormatan,” tegasnya. Ditegaskannya, gugatan ini dilayangkan karena hadiah Jokowi ke Prabowo itu bertentangan dengan UU. Selain itu, ini juga melukai rasa keadilan masyarakat khususnya korban tragedi kelam 1998 sebagaimana sudah menjadi pertimbangan dalam rekomendasi DKP dan TGPF 1998. “Sekali lagi, kami akan somasi Jokowi dan Dewan Gelar,” tegasnya. Berikut ini isi somasi dan protes keras TPDI kepada Presiden Jokowi. Jakarta 27 Februari 2024. No. : 004/TPDI/II/2024 Perihal : PENYEMATAN PANGKAT JENDERAL KEHORMATAN BINTANG 4 KEPADA PRABOWO SUBIANTOSEBAGAI ERROR IN PERSONA DAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH PRESIDEN.------------ Kepada Yth. PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA Ir. JOKO WIDODO di- J a k a r t a.- Dengan hormat, Berdasarkan pemberitaan sejumlah media bahwa, pada hari Selasa, 28 Februari 2024, Presiden akan menyematkan Tanda Kehormatan Bintang 4 (empat) kepada PRABOWO SUBIANTO, Menteri Pertahanan dan Keamanan RI, maka bersama iniADVOKAT-ADVOKAT yang tergabung dalam TIM PEMBELA DEMOKRASI INDONESIA dan PERGERAKAN ADVOKAT NUSANTARA (PEREKAT NUSANTARA), menyampaikan PROTES KERAS sekaligus SOMASI kepada Presiden Jokowi, agar tidak memberikan atau menyematkan Tanda Kehormatan Bintang 4(empat) dimaksud kepada PRABOWO SUBIANTO, karena alasan-alasan sbb. : Bahwa PRABOWO SUBIANTO, adalah seorang Letnan Jenderal (Purnawirawan) TNI-AD yang meskipun diberhentikan dengan hormat dari dinas Keprajuritan ABRIoleh Presiden J HABIBIE, pada tanggal 20 November 1998, akan tetapi berdasarkan Rekomendasi dari DEWAN KEHORMATAN PERWIRA pada tanggal 21 Agustus 1998 tentang Pemberhentian PRABOWO SUBIANTO, didasarkan pada sejumlah fakta pelanggaran seperti : Mengabaikan system operasi, hirarki, disiplin dan hukumyang berlaku di lingkungan ABRI. Tidak mencerminkan etika profesionalisme dalam pengambilan Keputusan, kepatuhan pada norma hukum,norma yang berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan norma-norma yang berlaku di TNI-AD/ABRI. Tidak mencerminkan tanggung jawab Komando (Commander Responsibility) terhadap tugas dan terhadap prajurit. Tidak mencerminkan etika Perwira khususnya unsur pembela kebenaran dan keadilan, kesetiaan dan ketaatan, perikemanusiaan serta menjunjung tinggi nama dan kehormatan Korps Perwira ABRI; melanggar Sumpah Prajurit, Sapta Marga dll. Sebagaimana secara lengkap dapat dibaca dalam SK. DKP Nomor : KEP/03/VIII/1998/DKP tertanggal 21 Agustus 1998, seharusnya Presiden Jokowi tidak memberikan Tanda Kehormatan kepada PRABOWO SUBIANTO, sebagaimana syarat-syarat dan asas-asas Pemberian Tanda Kehormatan itudiatur dalam UU No. 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Bahwa sebelumnya PRABOWO SUBIANTO, pada Maret 1998 diangkat sebagai Panglima Strategis Angkatan Darat (PANGKOSTRAD), namun baru menjabat 3 (tiga) bulan yaitu pada tanggal 22 Mei 1998 PRABOWO SUBIANTO dicopot dari jabatannya selaku PANGKOSTRAD, akibat keterlibatannya dalam sejumlah kasus yang terjadi pada 1997-1998 (penculikan aktivis, kerusuhan Mei 1998 dll.) kemudian PRABOWO SUBIANTO hanya diberi jabatan STAF KOMANDO ABRI di Bandung. Bahwa selain Rekomendasi DKP yang berakhir dengan pemberhentian dengan hormat PRABOWO SUBIANTO daridinas Keprajuritan (sebuah Keputusan Pemberhentian Presiden B.J HABIBIE yang melenceng jauh dari fakta-fakta temuan hasil pemeriksaan DKP yang begitu komprehensif), PRABOWO SUBIANTO jugaberdasarkan REKOMENDASI dari Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Peristiwa Kerusuhan 13-15 Mei 1998, yang diserahkan kepada Menteri Kehakiman RI tanggal 23 Oktober 1998, (sekarang Menteri Hukum dan HAM), meminta agar Pemerintah memproses hukum hingga ke Pengadilan Militer guna meminta pertanggungjawaban pidana terhadap LetjenTNI Prabowo Subianto, saat itu selaku Pangkostrad dan Mayjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin, saat itu selaku PangkoopsJaya serta semua pihak yang terlibat kerusuhan 13-15 Mei 1998 harus dibawa ke Pengadilan Militer. Bahwa akan tetapi Rekomendasi TGPF Kerusuhan Mei 1998 ini, sejak diterima Menteri Kehakiman pada tanggal 23 Oktober 1998 hingga sekarang ini, berkas hasil Investigasi TGPF berikut Rekomendasinya itu tidak pernah ada kabar beritanya, apakah ditindaklanjuti dengan menyerahkan Rekomendasi TGPF itu ke PUSPOM TNI selaku Institusi Hukum yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap anggota TNI yang terlibat tindak pidana atau dipetieskan atau tertahan di Kementerian Hukum dan HAM sehingga proses pidana untuk dimintai suatupertanggungjawaban pidana, terhadap Letjen TNI Prabowo Subianto dan Mayjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin tidak pernahterjadi bahkan terkesan mendapatkan privilege dari Pemerintah selama puluhan tahun hingga saat ini. Bahwa padahal TGPF ini, dibentuk Pemerintah pada tanggal23 Juli 1998, berdasarkan SKB Menteri PertahananKeamanan/Panglima ABRI, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehakiman, Menteri Negara Peranan Wanita dan Jaksa Agung RI, bahwa Letjen TNI Prabowo Subianto dan Mayjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin, diduga terlibat dalam peristiwa yangdiduga sebagai Tindak Pidana yaitu Penculikan Aktivis Mahasiswa, Penembakan MahasiswaUniversitas Trisakti, Pemerkosaan Perempuan Etnis Tionghoa, Penjarahan dll. yang terjadi selama 1997-1998, namun sayangnya REKOMENDASI TGPF ini mandeg diKementerian Kehakiman hingga saat ini. Bahwa oleh karena itu, dalam kaitan dengan agenda Presiden Jokowi akan memberikan dan menyematkan Tanda Kehormatan Bintang 4 (Empat) kepada PRABOWO SUBIANTO, Menteri Pertahanan dan Keamanan RI, pada tanggal 28 Februari 2024, hal itu merupakan sebuah Kebijakan dan Tindakan Presiden yang kontraproduktif, selain karena Presiden Jokowi tidak mempertimbangkan ataumengabaikan rekam jejak PRABOWO SUBIANTO pada masa lalu ketika orde baru berkuasa sebagaimana dapat dibaca dalam REKOMENDASI DKP dan REKOMENDASI TGPF, juga Presiden Jokowi sesungguhnya mengabaikan syarat-syarat pemberian Tanda Kehormatan kepada seseorang sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2009, Tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan sebagai hukum positif. Bahwa di dalam ketentuan pasal 1 angka 3 UU 20 Tahun2009, Tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, dikatakan bahwa : “Tanda Kehormatan adalah penghargaannegara yang diberikan Presiden kepada seseorang, kesatuan, institusi, atau organisasi atas darmabakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap bangsa dan negara”, yang meskipun hal iniberdasarkan hak prerogatif Presiden berdasarkan ketentuanpasal 15 UUD 1945, yaitu : “Presiden memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang”, namun hak prerogatif Presiden dimaksud tidak bersifat absolut karena dibatasi sejumlah syarat oleh UU No. 20 Tahun 2009, Tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, yaitu berdasarkan pada asas (kebangsaan, kemanusiaan, kerakyatan, keadilan, keteladanan, kehati-hatian dll.), juga tujuannya antara lain diberikan sebagai penghargaan atas jasa setiap orang dstnya., berjasa besar dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahwa selain dari pada itu, pada ketentuan pasal 24 dan 25 UU No. 20 tahun 2009, tentang syarat umum dan syarat khusus pemberian Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan,maka pemberian Tanda Kehormatan Bintang 4 (Empat) kepada PRABOWO SUBIANTO, tidak memenuhi asas (pasal 2) dan syarat-syarat umum dan khusus memperoleh Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan pada pasal 24 dan pasal 25UU 20 Tahun 2009, khususnya memiliki integritas moral dan keteladanan, berjasa besar luar biasa dll. sesuatu yang tidak dimiliki oleh PRABOWO SUBIANTO bahkanbertentangan dengan REKOMENDASI DKP dan TGPF yang hingga saat ini tidak pernah dicabut atau dibatalkan. Bahwa oleh karena itu rencana Presiden Jokowi yang pada hari ini tanggal 28 Februari 2024, akan memberikan TandaKehormatan Bintang 4 (Empat) dengan pangkat Jenderal kepada PRABOWO SUBIANTO, sebagaimana dimaksud dalamUU 20 Tahun 2009, Tentang Pemberian Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, harus “DIBATALKAN” oleh karena tidak sesuai dengan asas-asas dan tujuan serta syarat-syarat sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, juga pemberian Tanda Kehormatan Bintang 4 (Empat) dengan pangkat Jenderal kepada PRABOWO SUBIANTO sebagai error in persona sehingga sekali lagi mohon DIBATALKAN, karenatelah melukai rasa keadilan Masyarakat khususnya para korban peristiwa Mei 1998. (HARD)

Angka Harapan – Rata-rata Lama Sekolah di Sumenep Terus Naik

Razia Kendaraan Masif di Bangkalan, Kapolres Sebut Sebagai Upaya Tekan Curanmor

Jelang Keberangkatan JCH, Ini Pesan Wabup Sumenep ke Jemaah

Kapolres Hendro Berharap Aksi Ricuh Tak Terulang Lagi pada Demo Lain di Bangkalan

Diskopumdag Bangkalan Telusuri Produk Marshmallow Diduga Mengandung Babi

Diduga Tipu Warga Sumenep, Pria Asal Sampang Diringkus Polisi

Polisi Serahkan Motor Korban Begal di Geger Bangkalan kepeda Pemilik

Kronologi Kebakaran di Sumenep yang Sebabkan Gadis 15 Tahun Meninggal Dunia

Baru Bebas dari Penjara, Residivis Begal di Bangkalan Kembali Ditangkap Usai Rampas Motor Guru SD

Angka Harapan – Rata-rata Lama Sekolah di Sumenep Terus Naik

Razia Kendaraan Masif di Bangkalan, Kapolres Sebut Sebagai Upaya Tekan Curanmor

Jelang Keberangkatan JCH, Ini Pesan Wabup Sumenep ke Jemaah

Kapolres Hendro Berharap Aksi Ricuh Tak Terulang Lagi pada Demo Lain di Bangkalan

Diskopumdag Bangkalan Telusuri Produk Marshmallow Diduga Mengandung Babi

Diduga Tipu Warga Sumenep, Pria Asal Sampang Diringkus Polisi

Polisi Serahkan Motor Korban Begal di Geger Bangkalan kepeda Pemilik

Kronologi Kebakaran di Sumenep yang Sebabkan Gadis 15 Tahun Meninggal Dunia

Baru Bebas dari Penjara, Residivis Begal di Bangkalan Kembali Ditangkap Usai Rampas Motor Guru SD

TPDI Somasi Jokowi Gegara Gelar Kehormatan Prabowo

Presiden Prabowo Serukan Dukungan, Hardjuno Wiwoho: Tak Ada Lagi Alasan Menunda RUU Perampasan Aset

Puan Dorong Adanya Warning System di Ruang Publik untuk Atasi Maraknya Kasus Kekerasan Seksual

PBM Gelar Aksi Jilid II, Desak Kapolres Bangkalan Mundur karena Ingkari Janji

Pengguna Aplikasi wondr by BNI Capai 6,8 Juta, Dengan Transaksi Rp212 Triliun

Hamid Awaluddin: 10 Tahun Jokowi Bungkam Kritik

Trending

Tertibkan Pajak Kendaraan, Operasi Gabungan di Sumenep Amankan 3 Kendaraan

Beredar Kabar Razia Motor STNK Mati 2 Tahun, Begini Penjelasan Polres Pamekasan

Tabung Gas Meledak, Gadis Belia Ini Meninggal

Ini Ultimatum Pemegang Polis AJB Bumiputera 1912 ke Eks Serikat Pekerja

Kronologi Kebakaran di Sumenep yang Sebabkan Gadis 15 Tahun Meninggal Dunia

Laporan Khusus

Angka Harapan – Rata-rata Lama Sekolah di Sumenep Terus Naik

Razia Kendaraan Masif di Bangkalan, Kapolres Sebut Sebagai Upaya Tekan Curanmor

Jelang Keberangkatan JCH, Ini Pesan Wabup Sumenep ke Jemaah

Presiden Prabowo Serukan Dukungan, Hardjuno Wiwoho: Tak Ada Lagi Alasan Menunda RUU Perampasan Aset

Kapolres Hendro Berharap Aksi Ricuh Tak Terulang Lagi pada Demo Lain di Bangkalan

Diskopumdag Bangkalan Telusuri Produk Marshmallow Diduga Mengandung Babi

TPDI Somasi Jokowi Gegara Gelar Kehormatan Prabowo

BacaJuga :

Trending

Laporan Khusus