SUMENEP, koranmadura.com – Biaya (cost) politik Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 dikabarkan melangit. Cost politik Pemilu 17 April 2019 itu lebih besar dibandingkan cost politik pada Pileg 2014 lalu. Sebagian calon legislatif (Caleg) dikabarkan menghabiskan biaya hingga nyaris Rp 4 miliar untuk melenggang ke parlemen.
Modal tersebut ditengarai sangat sulit untuk kembali, sebab selama ini gaji Anggota DPRD Sumenep hanya berkisar Rp 30 jutaan setiap bulan. Setelah dipotong pajak, partai dan fraksi maka jumlah tersebut tersisa sekitar Rp 26 juta. Dengan kata lain, selama lima tahun wakil rakyat di Sumenep akan menerima pendapatan berupa gaji dan tunjangan kurang lebih Rp 1,5 miliar.
Sementara untuk perjalanan dinas, anggota dewan memperoleh pendapatan kurang lebih Rp 5 juta dalam setiap perjalanan dinas. Bila setiap bulan ada perjalan dinas, maka total dana yang didapat anggota DPRD Sumenep selama lima tahun adalah Rp 300 juta.
Selain itu, anggota DPRD Sumenep juga mendapatkan kegiatan atau program berupa Pokok Pikiran (Pokir), setiap orang rata-rata Rp 1,2 miliar per tahun. Namun, itu berbentuk kegiatan yang masih dikerjakan kelompok atau pihak ketiga.
“Kalau gajinya tidak sampai Rp 30 juta, tapi kurang dikit. Rinciannya saya lupa, sebab datanya ada di ruangan,” kata Yanuar Yudha Bachtiar, Kabag Umum Setwan Sumenep, kepada media.
Ketua Komisi II DPRD Sumenep Nurus Salam mengatakan, dirinya menerima gaji sebesar Rp 26 juta setiap bulan. “Saya terima sekitar Rp 26 juta, setelah pajak, sumbangan partai dan fraksi. Hampir rata mungkin segitu pendapatan per bulan,” jelasnya.
Anggota DPRD lain Masdawi, memprediksi jika biaya caleg menghabiskan Rp 3-4 miliar, dimungkinkan sulit untuk balik modal. “Silakan dirinci kalau perlu. Habis Rp 1,5 miliar saja sudah mepet untuk kembali,” jelasnya.
Hal yang sama diungkapkan M. Ramzi anggota komisi III. Menurut Ramzi apabila operasional besar maka susah untuk balik modal. Modal besar itu bisa terjadi bagi pemula, atau incumbent yang tidak merawat konstituennya. “Susah untuk kembali, anggaran besar dengan pendapatan dewan bisa saja tidak sepadan,” ucapnya.
Menurut politisi Hanura ini, apabila ada caleg yang menghabiskan operasional politik cukup tinggi maka bisa jadi ada yang salah. Misalnya ada regenerasi politik yang keliru oleh parpol. “Ini bahaya jika operasional besar, bagi kontestasi masa depan politik kita,” tuturnya.
Sebelumnya diberitakan, cost (operasional politik) pileg di Sumenep terbilang cukup tinggi. Diperkirakan, biaya terendah yang dikelurakan oleh seroang calon anggota legislatif atau calon anggota DPRD kurang lebih Rp 1 Miliar. Sementara tertinggi nyaris Rp 4 miliar. (JUNAIDI//BETH/DIK)
